"Namun, jika ditanya kesiapan Depdiknas, dalam e-book ini, saya bisa berani katakan sudah 100% siap, siswa dan guru serta masyarakat umum dapat mengaksesnya,'' ujar Lilik."

"Jika memang masih ada yang mengalami kendala, jelas Lilik, bukan berarti kesalahan dari jaringan e-book atau Pustekkom Depdiknas, tetapi juga perlu dilihat dari sisi lain yakni, user atau sumber daya manusianya, dan juga teknis komputernya. (Dik/OL-03)"

RE: "Jika memang masih ada yang mengalami kendala, jelas Lilik, bukan berarti kesalahan dari jaringan e-book atau Pustekkom Depdiknas" Apa maksudnya, walapun e-book (buku murah) tidak dapat dilaksanakan dengan baik bukan konsep DepDikNas yang salah? Errrr.....???

Maksudnya, walapun; "ketersambungan aliran listrik di Indonesia yang baru mencapai 40%", "para guru yang sudah melek teknologi hanya sekitar 10%-15%", dan hanya sebagian kecil sekolah dapat mengakses filesnya, dan untuk mencetak adalah mahal, nggak apa-apa?

Bagaimana kalau pemerintah di setiap propinsi mencetak buku-bukunya tanpa korupsi dan kolusi untuk semua sekolah, lebih murah kan? Hanya perlu kurang dari 40 CD kan? Tidak perlu repot dengan Internet kan? Lebih adil kan?

Kelihatannya dari semua segi BSE Online tidak masuk akal, tetapi jelas kita hanya percuma membahas BSE, dan kita harus menunggu dan melihat kenyataannya. Tetapi kasihan masyarakat!

"JAKARTA--MI: Pembatalan diluncurkannya program buku murah dan buku sekolah elektronik pada 2 Agustus lalu, menunjukkan kurang siapnya pemerintah dalam menyediakan infrastruktur jaringan dan fasilitas di sekolah-sekolah."

""Itu menunjukkan pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, dan khususnya Mendiknas hanya omong kosong saja, terhadap kebijakan pendidikan. Hanya trial and error saja. Padahal, anggaran pendidikan cukup besar. Mendiknas harus menjelaskan kepada publik, dalam jumpa pers, kenapa itu terjadi," kata Tilaar."

Kapan DepDikNas akan sadar bahwa Internet bukan solusinya, dan mulai bekerja keras untuk mengatasi hal-hal yang betul penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara kita?

"Jakarta, Kompas - Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, diminta berjiwa besar dan berani mengakui gagal dalam penyediaan buku pelajaran yang tidak membebani masyarakat. Kegagalan pemerintah untuk mengatasi persoalan buku pada setiap tahun ajaran baru jangan dialihkan kepada guru atau penerbit."

"Secara terpisah, di Jakarta Tim Pembinaan Aparatur (Binap) dan Verifikasi Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta menerima 1.097 pengaduan dari masyarakat, sebagian besar soal penjualan buku di sekolah. Tim Binap juga sudah memeriksa 28 kepala sekolah yang diduga menjual buku pelajaran di sekolah kepada murid-muridnya."

"Program e-book pun dinilai tidak tepat sasaran. Di Indonesia penyerapan pengguna internet baru mencapai tujuh persen. Buku-buku digital yang dibeli hak ciptanya oleh pemerintah hanya dapat dinikmati para siswa yang memiliki akses ke internet, yang kebanyakan berasal dari golongan keluarga berada di perkotaan."

"JAKARTA--MI: Kebijakan buku elektonik (e-book) dinilai tidak efektif menekan harga buku menjadi lebih murah. Untuk itu, Forum Guru Independen Indonesia (FGII) mendesak dibentuknya Dewan Perbukuan Nasional"

"Pada bagian lain, anggota Komisi X dari Fraksi PDIP Cyprianus Aoer mengatakan kebijakan buku elektronik tidak mencerminkan peta-peta wilayah Indonesia yang masih timpang dalam hal teknologi. Hal itu juga tercermin dari ketersambungan aliran listrik di Indonesia yang baru mencapai 40%"

"Apalagi, para guru yang sudah melek teknologi hanya sekitar 10%-15%"

Secara logik, BSE memang tidak dapat berhasil, kan? Internet hanya akan membesarkan jaraknya antara yang punya uang dan akses dan yang tidak.

Tetapi yang dapat mengakses BSE dapat dirugikan juga: "Buku Matematik yang download beberapa hari yang lalu total halaman termasuk pengantar dan semuanya 289 halaman. Dengan demikian biaya yang diperlukan semuanya adalah cover Rp.20.000+Rp.115600 (print halaman 144 (289/2)xRp.800)= Rp135.000" - Satu buku???

Kelihatannya Buku Sekolah Elektronik (BSE) hanya menguntungkan Internet Service Provider² (Pengusaha Penyelenggara Jasa Internet).

Kapan DepDikNas akan sadar bahwa Internet bukan solusinya, dan mulai bekerja keras untuk mengatasi hal-hal yang betul penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara kita?

"JAKARTA--MI: Pemerintah akan memberikan bantuan pengadaan peralatan bagi sekolah-sekolah SMA swasta yang terpaksa gulung tikar, jika mengubah statusnya menjadi sekolah-sekolah SMK."

"Bantuan pengadaan peralatan itu, nantinya akan disesuaikan dengan potensi daerah, serta tergantung dengan volume bantuan dan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah."

"Jika potensinya daerah manufaktur, maka SMA swasta itu bisa menjadi SMK yang berbasis manufaktur. Jika potensinya pariwisata, maka SMK Pariwisata, agar perubahan status itu, tidak sia-sia, ujar Direktur Pembinaan SMK Depdiknas Joko Sutrisno kepada Media Indonesia, Jumat (11/7)."

Sebelum tahun 1994 memang kurikulum SMU adalah lebih seperti SMK, banyak keterampilan. Mengapa membuat kurikulum 1994 yang merugikan 70% siswa-siswi SMU/SMA yang tidak lanjut ke perguruan tinggi dan harus mencari pekerjaan tanpa keterampilan. Untuk apa sistem ini?

Satu hal lagi adalah status nama SMK (Kejuruan) yang pada umum adalah sekolah khusus untuk calon tukang padahal cukup banyak lulusan dari SMK melanjut atau ingin melanjut ke perguruan tinggi juga dan "belum pernah ada sebuah tesis yang dapat dipakai sebagai rujukan yang valid, bahwa lulusan SMK mempunyai tingkat pemikiran yang lebih rendah". Kita harus memudahkan cara untuk lulusan SMK yang ingin masuk ke perguruan tinggi.

Menurut kami, keterampilan adalah sesuatu yang sangat menguntungkan semua pelajar selama hidup dan mempunyai potensial untuk meningkatkan mutu dan kemampuan mandiri lulusan dari perguruan tinggi juga. Bagaimana kemandirian lulusan PT sekarang?

Kalau SMK menjadi SMA yang dilengkapi dengan banyak macam keterampilan, dan semua siswa-siswi diberikan kesempatan yang sama pasti lebih banyak siswa-siswi (dulu SMK) akan melanjut ke perguruan tinggi, juga banyak anak yang di SMA akan mengarah ke mata pelajaran kejuruan karena mereka tahu bahwa mereka tidak mampu masuk PT dan mereka akan lebih mempunyai kesemapatan mendapat pekerjaan. Yang penting semua siswa/i dapat memilih.

RE: "SMA swasta itu bisa menjadi SMK yang berbasis manufaktur". Memang industri harus berperan lebih aktif dalam bidang pendidikan, tetapi sampai pendidikan sebagai layanan industri khusus? Kita harus menjaga supaya pendidikan memberi kesempatan kepada semua anak untuk memilih jalan dan masa depan mereka sendiri.

Kami sendiri adalah lulusan dari SMK dan kami betul mengerti "dampaknya kalau kita punya sistem pendidikan Dua Kelas". Masalahnya bukan mutu pendidikannya tetapi PD kita (yang Kelas ke2) dapat membatasi aspirasi kita.

Kita punya dua sistem Pendidikan Menengah:

1. SMA - Yang Merugikan 70% Siswa-Siswinya
2. SMK - Yang Diangap Pendidikan Tukang dan dapat Membatasi Aspirasi Siswa-Siswi Kita.

Mengapa tidak digabung sebagai Pendidikan Menengah Umum? Tujuannya sama, semua siswa-siswi berharap bekerja, biar menjadi Dokter atau Teknisi. Semua Pendidikan Menengah adalah Pendidikan Kejuruan karena Akhirna Semua Siswa-Siswi Ingin Bekerja!

Menurut kami, jauh lebih baik kalau SMK menjadi SMA dan semua SMA dilengkapi dengan keterampilan (banyak pilihan) untuk semua anak-anak (seperti K-1984).

Biar namanya SMA, SMU atau SMB (Baru), mengapa punya dua sistem?

Mari Kita Menghapus Kelas² Di Bidang Pendidikan!

"Berkat kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kini seorang mahasiswa tak perlu jauh-jauh meninggalkan Tanah Air untuk mengikuti kuliah ataupun seminar. Melalui sarana widya telewicara, seorang mahasiswa bisa melakukan kuliah umum di satu perguruan tinggi yang bisa diikuti oleh beberapa perguruan tinggi lain, bahkan di luar negeri secara bersamaan."

"Semua itu tak lepas dari upaya Departemen Pendidikan Nasional, yang membuka koneksi dengan Global Development Learning Network (GDLN) untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan, dan mendekatkan Indonesia ke dunia melalui teknologi widya telewicara (video teleconference)."

"GDLN adalah jejaring TIK internasional dengan anggota lebih dari 80 negara"

Salah satu masalah yang kita membahas di artikel kemarin "Pengumuman Multimedia Terbukti Tingkatkan Nilai Siswa" adalah pelajaran di kampus-kampus PT di Indonesia adalah kurang "interaktif".

Pada tahun 1995 di salah satu universitas, yang memiliki lima (5) kampus di mana saya sebagai Manajer Teknologi, kami uji coba Teleconferencing sebagai solusi untuk membagi sumber dari satu (1) kampus sebagai sumber untuk empat (4) kampus lain. - Kedengarannya manis kan?

Kenyataannya? Coba membayangkan situasi di mana biasannya ada 100 sampai 200 mahasiswa / mahasiswi di satu ruang. Di dalam keadaan begini kemungkinan untuk interaksi sudah hampir nol. Nah, coba membayangkan situasi di mana mahasiswa / mahasiswi dari empat (4) kampus lain bergabung lewat teleconferencing! Beberapa kali mereka mencoba membagi kesempatan ke kampus lain untuk menyampaikan pertanyaan, aduh repotnya! Yang terjadi adalah ratusan mahasiswa / mahasiswi duduk pasif sambil menunggu...........

"A large number of people is difficult to manage in a single teleconference, with individuals attempting to interact and present their points of view. One-on-one dialogue with a few people is usually preferable. Widely divergent topics are also difficult to handle with a large number of people participating in a teleconference."

Mengapa video teleconferencing di kampus-kampus di negara maju tidak begitu berkembang sejak 1995? Kalau lewat teleconferencing kesempatan untuk belajar secara aktif / interaktif mengarah ke nol minus ("0-" = membuang waktu dan duit) sebaiknya informasi (lecture) di merekam dan dibagi oleh CD/DVD saja, tidak usah menggunakan teknologi teleconferencing atau Internet (hanya tambah sulit).

RE: "GDLN adalah jejaring TIK internasional dengan anggota lebih dari 80 negara" - Apakah mereka pakai bahasa Indonesia?